Blog Abu Furqan

Meniti Jalan Para Ulama

Fawaid Fiqhiyyah

Bolehkah Hubungan Seksual Tanpa Proses Pernikahan?

Oleh: Muhammad Abduh Negara

1. Keharaman zina perkara yang muttafaq ‘alaih, bahkan ma’lum minad diin bidh dharurah. Yang mengingkarinya kafir berdasarkan kesepakatan ulama. (Silakan baca: Al-Wajiz Fi Ushul At-Tasyri’ Al-Islami, karya Muhammad Hasan Hitu).

2. Definisi zina adalah hubungan seksual (masuknya kemaluan laki-laki ke dalam qubul perempuan) yang tidak dilandasi akad nikah atau syubhat akad nikah, juga tidak dilandasi oleh kepemilikan (budak hak milik) atau syubhat kepemilikan. (Silakan baca: Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-Zuhaili).

3. Kehadiran empat orang saksi atas aktivitas zina, bukan batasan zina itu sendiri, tapi ia salah satu syarat ditetapkannya hukuman atas pezina di hadapan qadhi (hakim). Artinya, pezina baru dihukum oleh qadhi jika ia mengaku berzina atau ada empat orang saksi yang menyaksikan aktivitas zina tersebut, dengan syarat tertentu. (Silakan baca: Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-Zuhaili).

Namun, meski tak disaksikan oleh empat orang saksi, zina tetaplah sesuatu yang haram dan kejahatan besar. Sebagaimana pembunuhan adalah kejahatan, meski si pembunuh tak dihukum karena tak ada saksi.

4. Milkul yamin (budak yang dimiliki tuannya), ini boleh disetubuhi, berdasarkan kesepakatan ulama. Dan jalan untuk memiliki budak yang dibolehkan hanya salah satu dari tiga cara, yaitu: (1) Perempuan kafir yang menjadi tawanan perang, (2) Anak dari budak yang bukan hasil dari hubungan dengan tuannya otomatis menjadi budak mengikuti status ibunya, dan (3) Proses jual-beli yang dibenarkan Syariat. (Silakan baca: Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah).

5. Perbudakan merupakan konvensi internasional di masa lalu, bahkan sebelum masa Islam. Islam datang dan mengakui hal tersebut dan tidak membatalkannya secara sepihak, karena di dalamnya terkait hak orang atas harta miliknya, dan tidak bisa diambil secara zalim. Namun, di sisi lain, Islam sangat menganjurkan pembebasan budak, dan menjadikannya kaffarat atas sekian persoalan dalam fiqih Islam.

6. Hukum milkul yamin (budak milik) ini sangat khas, terkait konvensi internasional, hak milik pribadi yang berkonsekuensi ada hak dan kewajiban serta tanggung jawab, dan tidak bisa diperluas ke perkara-perkara lain.

7. Perluasan makna milkul yamin sampai ke hubungan non-marital (tidak menikah) dengan selain budak milik, meski diberi ketentuan tertentu semisal si perempuan harus setia dengan satu pasangan, si perempuan tidak menikah dengan laki-laki lain, dan lain-lain, tidak bisa dibenarkan. Tidak ada dasar memadai yang mendukung konsep ini, baik dari sisi tinjauan tafsir, sababun nuzul, sababul wurud, ushul fiqih, maqashid syariah, dll, kecuali teori hermeneutika serampangan ala Syahrur.

Dan jelas, konsep ngawur ini mengarah pada penghalalan zina, meski secara halus dan dikesankan dengan “perluasan khazanah pemikiran Islam”.

8. Fiqih Islam, memang tak semua harus selaras dengan kesimpulan fuqaha di masa lalu. Ada perkara yang tsawabit dan ada perkara yang mutaghayyirat. Dalam perkara mutaghayyirat, wajar terjadi perubahan, mengikuti perubahan ‘urf, zaman, tempat, dan keadaan. Namun ia memiliki dhawabith (ketentuan) yang tak boleh ditabrak. Jika tidak, maka pondasi Islam akan runtuh, dan Islam tinggal nama saja.

Dan keharaman zina, seperti penjelasan di atas, meski dianggap perluasan makna milkul yamin, adalah perkara yang tsabit, dalil keharamannya jelas dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, serta ijma’ ‘ulama. Dhararnya pun terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara, sangat jelas. Cukuplah bukti rusaknya tatanan masyarakat dan keluarga karena banyaknya single parent dan broken home di Barat sana, sebagai bukti dhararnya zina.

Wallahul musta’an.

Catatan: Tulisan ini merupakan tanggapan atas disertasi kontroversial yang mendukung perluasan konsep “milkul yamin” ala Syahrur, tulisan Abdul Aziz, yang diluluskan di salah satu universitas Islam negeri di Yogyakarta.

Jika Anda menyukai tulisan ini, silakan bagikan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Whatsapp dan lainnya. Anda juga boleh menyalin isi tulisan ini ke website atau blog pribadi, tanpa perlu izin khusus, selama tetap mencantumkan nama penulis aslinya dan alamat blog ini.

Mohon doakan juga kebaikan bagi penulis dan keluarga di dunia dan akhirat, serta ditambahkan ilmu, dilapangkan rezeki dan dimudahkan seluruh urusannya.

Tentang Kami: http://www.abufurqan.net/tentang-kami/

Disclaimer: http://www.abufurqan.net/disclaimer/

Abu Furqan Al-Banjari

Dikenal juga dengan nama "Muhammad Abduh Negara". Direktur Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin & Direktur Madrasah Fiqih Banjarmasin. Profil lengkap bisa baca di: http://www.abufurqan.net/tentang-kami/
Abu Furqan Al-Banjari

Leave a Reply

Theme by Anders Norén